Ir. H. Joko Widodo atau Jokowi yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961, dari orang tua: Widjiatno Notomihardjo, keturunan Lurah Karanganyar (ayah) dan Sudjiatmi, keturunan petani Jawa (ibu), adalah Presiden Republik Indonesia ke-7 yang pertama kalinya menjabat sejak 20 Oktober 2014 dan dilantik secara resmi untuk yang kedua kalinya pada tanggal 20 Oktober 2019. Jokowi menjadi presiden pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elite politik atau berlatar belakang militer. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Umum Presiden 2019. Jokowi pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 2012 hingga 2014. Sebelumnya itu, Ia adalah Wali Kota Surakarta (Solo), sejak 2005 hingga 2012. Dua tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Solo, Jokowi ditunjuk oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Joko Widodo berasal dari keluarga sederhana, bahkan rumahnya pernah digusur sebanyak tiga kali ketika dia masih kecil, tetapi ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Setelah lulus, dia menekuni profesinya sebagai pengusaha mebel. Karier politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah Kota Surakarta menjadi kota pariwisata, kota budaya, dan kota batik. Pada 2012, Jokowi berhasil memenangi pemilihan kepala daerah Jakarta. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang muda, sederhana, dan bersih, meskipun umurnya sudah lebih dari lima puluh tahun saat itu. Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden dalam pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2014. Ditambah lagi, hasil survei menunjukkan, nama Jokowi yang terus unggul. Pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi menerima mandat dari Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai calon presiden, yang pada akhirnya menghantarkannya memasuki Istana Negara. Jokowi yang memiliki tiga adik perempuan (Iit Sriyantini, Ida Yati, dan Titik Relawati), menikah dengan Iriana tahun 1986 dan dikaruniai 3 anak (Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep) serta cucu. Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin lahir di Tangerang, Banten, tanggal 11 Maret 1943. Putera dari Mohamad Amin ini adalah keturunan ulama besar Banten yang pernah menjadi imam Masjidil Haram bernama Syeikh An Nawawi Al Bantani. Sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2019, Ma’ruf Amin adalah seorang ulama, pengajar, dan politisi. Ma'ruf Amin memiliki pengalaman panjang di jabatan publik. Ia dua kali berpengalaman sebagai Anggota Dewan Pertimbangan (Penasehat) Presiden. Ia juga memiliki pengalaman legislatif yang panjang dan aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan sejak 1964. Terakhir, Ia menjadi anggota Badan Pertimbangan Ideologi Pancasila dan Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggantikan Din Syamsuddin, Ma'ruf Amin memberikan pandangan dan dukungannya terhadap peraturan yang melarang pornografi dan saat debat dalam pemilihan presiden 2019, ia menekankan pentingnya deradikalisasi dalam kontraterorisme. Pada 9 Agustus 2018, ulama besar dari lingkungan nahdliyin ini diumumkan sebagai calon wakil presiden oleh Joko Widodo, yang ingin maju sekali lagi dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019. Jokowi menjelaskan keputusannya, merujuk pengalaman Ma'ruf Amin yang luas dalam hal pemerintahan dan agama. Pada akhirnya tanggal 20 Oktober 2019, Ma’ruf Amin yang saat itu berusia 76 tahun lebih dilantik secara resmi mendampingi Joko Widodo sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, menggantikan Jusuf Kalla. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan dan menetapkan kemenangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dengan perolehan suara 55,5 persen pada 21 Mei 2019. Sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin otomatis menerima kelas tertinggi 6 dari 7 Tanda Kehormatan Bintang Sipil, yaitu: Bintang Republik Indonesia Adipradana, Kelas 2 Bintang Mahaputera Adipurna, Kelas 1 Bintang Jasa Utama, Kelas 1 Bintang Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi Utama, Bintang Budaya Parama Dharma dan Bintang Bhayangkara Utama. Aktif sebagai pendakwah sejak 1964 dan penulis buku Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam tersebut, pertama kali belajar di Sekolah Rakyat dan Madrasah di Tangerang (1955), Ma’ruf Amin melanjutkan pendidikannya di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur (1958) yang didirikan oleh pendiri Nahdlatul Ulama (NU), K.H. Hasyim Asy'ari. Ma’ruf Amin juga pernah menjalani pendidikan khusus di sebuah pesantren di Banten tahun 1963. Ia menerima gelar sarjana di Bidang Filsafat Islam dari Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Chaldun, Bogor (1967). Tak lama setelah lulus, Ma'ruf Amin melakukan tugas dakwah di Jakarta. Ia juga mendapatkan gelar kehormatan dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di tahun 2017. Pengalaman karier Ma’ruf Amin yang lain antara lain sebagai: Rais 'Aam Syuriah NU, yang setara dengan Ketua Dewan Pemimpin Tertinggi 2015-2018, Ketua Harian Dewan Syariah Nasional MUI 2004-2010, Mustasyar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2002-2007, Ketua Komisi Fatwa MUI 2001-2007, Anggota DPR dan MPR RI dari PKB 1997-2004, Anggota Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah, Bank Indonesia 1999, Penasihat dan Ketua Dewan Syuro PKB 1998, Mustasyar PBNU 1998, Ketua Dewan Syariah Nasional 1996, Rois Syuriah PBNU, yang salah satu tugasnya adalah mengawasi kepemimpinan eksekutif Abdurrahman Wahid di masa itu 1994-1998, Katib 'Aam, posisi senior dalam Syuriah PBNU atau Dewan Pemimpin Tertinggi 1989-1994, Ketua Umum Yayasan Syekh Nawawi Al Bantani 1987, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI Jakarta 1977-1982, Direktur dan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan dan Yayasan Al-Jihad 1976, Ketua Fraksi Utusan Golongan DPRD DKI Jakarta 1971-1973, Ketua NU, Jakarta 1966-1970, Ketua Front Pemuda 1964-1967, Ketua GP Ansor, Jakarta 1964-1966. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan lima program prioritas yang akan dikerjakannya bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, dalam lima tahun ke depan, yang disampaikannya dalam pidato perdananya usai dilantik di Gedung Parlemen, 20 Oktober 2019. 1. Jokowi menyebutkan bahwa pembangunan sumber daya manusia akan menjadi prioritas utama. Upaya tersebut dilakukan untuk merespons kondisi demografi Indonesia yang menciptakan peluang tersendiri. Jokowi ingin menciptakan generasi pekerja keras yang dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kerja sama dengan industri juga perlu dioptimalkan. 2. Hal kedua yang menjadi prioritas Jokowi-Amin yakni pembangunan infrastruktur yang akan terus dilanjutkan untuk mendukung aktivitas masyarakat. Termasuk untuk mendukung pengembangan perekonomian dan kemudahan aksesibilitas. 3. Hal ketiga terkait rencana menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi. Jokowi akan mengajak DPR untuk menerbitkan undang-undang untuk merevisi undang-undang yang dinilai dapat menghambat tercapainya lapangan kerja dan UMKM. 4. Presiden juga bertekad untuk memotong birokrasi yang panjang dan penyederhanaan eselonisasi. Jokowi mengaku akan membuat eselon menjadi dua level saja, yaitu tingkat fungsional yang menghargai kompetensi dan keahlian. 5. Poin terakhir, Jokowi juga menyampaikan bahwa negara akan fokus pada upaya transformasi dari ketergantungan sumber daya alam ke daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber.